Oleh : Sartika Indah Paraswati
Mahasiswa Hukum FH UBB
Mediasi telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang semakin populer di Indonesia. Metode ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, seperti efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, mediasi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaannya.
Salah satu dasar hukum utama yang mengatur mediasi di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mengharuskan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai sebelum masuk ke tahap litigasi yang lebih formal dan memakan waktu.
Mediasi menawarkan beberapa keunggulan yang signifikan. Pertama, proses mediasi biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Karena mediasi bersifat informal, para pihak memiliki fleksibilitas untuk menentukan jadwal dan cara penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, biaya mediasi umumnya lebih rendah daripada biaya yang harus dikeluarkan dalam proses litigasi, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan.
Ketiga, mediasi memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa, yang dapat membantu menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan keputusan atau paksaan. Hal ini berbeda dengan hakim dalam pengadilan yang memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
Keempat, mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus perdata, seperti sengketa keluarga, sengketa bisnis, atau sengketa properti, hubungan antara pihak-pihak tersebut sangat penting untuk dipertahankan. Proses litigasi yang adversarial sering kali merusak hubungan tersebut, sementara mediasi yang bersifat kooperatif dapat membantu memperbaiki dan mempertahankan hubungan jangka panjang.
Dalam praktiknya, mediasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis sengketa perdata, termasuk sengketa kontrak, sengketa keluarga, sengketa bisnis, dan sengketa hak milik. Mediator yang berperan dalam proses mediasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum yang relevan, serta kemampuan untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan.
Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan dan itikad baik dari para pihak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Tanpa itikad baik dan keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, mediasi mungkin tidak akan efektif. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk memastikan bahwa para pihak memahami manfaat mediasi dan berkomitmen untuk mencapai penyelesaian yang adil.
Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan perdata di Indonesia, memberikan alternatif yang efektif dan efisien bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mendorong penggunaan mediasi dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses mediasi di Indonesia. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alat yang semakin penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
