BEKAWAN.CO.ID, PANGKALANBARU – Momentum wisuda Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) hari ini terasa berbeda. Di tengah kekhidmatan prosesi akademik, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Haluan Perubahan Unmuh Babel memanfaatkan kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Menteri Dikdasmen) RI sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., untuk menyampaikan Aspirasi sekaligus rekomendasi kebijakan jangka panjang terkait carut-marut pendidikan di Bumi Serumpun Sebalai.
Para mahasiswa tidak datang dengan tangan kosong atau sekadar yel-yel seremonial. Mereka mencegat sang Menteri dengan menyerahkan dokumen kajian komprehensif setebal beberapa halaman yang membedah anomali zonasi PPDB, nasib tragis guru honorer dan polarisasi pendidikan di pulau kecil, hingga krisis operasional yang kini mencekik sekolah swasta serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Bangka Belitung.
Dalam kajiannya, BEM Unmuh Babel menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat Jakarta-sentris sering kali menutup mata terhadap realitas di provinsi kepulauan. Sistem zonasi dan standardisasi digital seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dipukul rata, padahal infrastruktur di lapangan timpang total.
Sayied Agiel Yusuf, Ketua BEM Unmuh Babel mengungkapkan bagaimana anak-anak di pulau terluar seperti Pulau Pongok, Pulau Lepar, atau Selat Nasik dan Pulau Pelosok Lainnya harus bertaruh nyawa menyeberangi lautan menggunakan perahu hanya untuk menumpang ujian di daratan utama. Hambatan utamanya klasik: wilayah mereka masih tergolong blank spot internet dan pasokan listrik PLN belum menyala 24 jam penuh.
Beban ini kian berat karena ekonomi akar rumput Bangka Belitung sedang lesu imbas jatuhnya komoditas utama seperti timah dan sawit. Pendapatan menurun, namun biaya transportasi laut untuk sekolah justru membengkak.
Isu sensitif lain yang disodorkan kepada Menteri Abdul Mu’ti adalah fenomena “kelas siluman” pada PPDB sekolah negeri. Setiap tahun ajaran baru, kuota daya tampung sekolah negeri kerap dipaksa melar di luar kapasitas awal akibat tekanan sosial-politik lokal.
Dampaknya instan dan mematikan bagi sekolah swasta. Pendaftar di sekolah swasta non-unggulan merosot tajam hingga di atas 50%, bahkan ada beberapa sekolah yang hanya mendapatkan kurang dari 15 siswa baru. Ketiadaan murid membuat kas operasional kosong, yang berujung pada pemotongan gaji guru hingga penutupan sekolah secara permanen.
Kondisi ini diperparah oleh regulasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ASN yang mewajibkan penempatan guru PPPK di sekolah negeri memicu brain drain—migrasi besar-besaran guru-guru kader terbaik dan bersertifikasi dari sekolah Muhammadiyah dan swasta ke sekolah negeri. Sekolah swasta dipaksa memulai pelatihan guru dari titik nol lagi, sebuah siklus yang merusak stabilitas mutu akademik secara mendadak.
Menanggapi masalah bertumpuk ini, BEM Unmuh Babel merumuskan empat rekomendasi formula kebijakan konkret yang didelegasikan langsung kepada Kementerian Dikdasmen:
1. BOSP Afirmatif Kepulauan: Mengubah variabel perhitungan dana BOSP. Formula bantuan tidak boleh lagi hanya berbasis kuantitas jumlah siswa (cost per pupil), melainkan harus menghitung indeks geografis dan mahalnya logistik wilayah perairan.
2. Sanksi Tegas Manipulasi Rombel: Meminta pusat menindak tegas Dinas Pendidikan daerah yang sengaja memperluas kuota rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri pasca-pengumuman PPDB demi menyelamatkan ekosistem swasta.
3. MoU Guru PPPK Diperbantukan (DPB): Menerbitkan regulasi atau Nota Kesepahaman yang mengizinkan guru swasta atau AUM yang lolos seleksi PPPK untuk tetap ditugaskan kembali di sekolah swasta asalnya (Dipekerjakan Dengan Bantuan).
4. Afirmasi PPG Inklusif: Mempercepat dan mempermudah akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru honorer di pelosok pulau yang saat ini rata-rata hanya digaji Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan—jauh di bawah UMP Babel yang mencapai Rp 3,6 juta.
Melalui kajian ini, mahasiswa Unmuh Babel menegaskan komitmennya bahwa sektor negeri dan swasta harus bergerak secara simetris sebagai mitra strategis, bukan saling menegasikan atau mematikan satu sama lain. Kajian tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan utama bagi Menteri Abdul Mu’ti dalam menyusun kebijakan Dikdasmen yang lebih ramah terhadap karakteristik wilayah kepulauan di Indonesia. (Red)
