BEKAWAN.CO.ID, PANGKALAN BARU – Nelayan sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah sampaikan keluhan langsung kepada Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, terkait adanya aktivitas penambangan Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Timah, Minggu (11/6/2023).
Yang diduga mengganggu alur tangkap nelayan sekitar, persoalan jalan dan juga pendangkalan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bateng, Algafry Rahman mengatakan terkait apapun yang menjadi persoalan di masyarakat khususnya di Bangka Tengah, maka ini juga tugas Pemkab Bateng.
“Memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perbaiki, tetapi tidak bisa langsung jadi, ada tahapan dan prosesnya, saya juga minta agar masyarakat bisa memahami hal tersebut,” ucap Algafry, Senin (12/6/2023).
Dia katakan, semua masukan dan keluhan yang ada, akan menjadi skala prioritas Pemkab Bateng, terutama masalah pendangkalan yang terjadi, sehingga Nelayan harus berjalan hingga 1 km untuk pergi ke laut.
“Berjalan hingga 1 km, kita sebagai Pemerintah zalim, kalau kita sampai tidak membantu masyarakat, kalau mereka tidak kerja, maka kita tidak bisa konsumsi ikan dengan mudah,” terangnya.
Selain itu, Pemkab Bateng juga akan menghadap PJ. Gubernur Bangka Belitung untuk membahas persoalan ini.
“Kemudian untuk masalah KIP, sejauh yang saya lihat, kita ini harus berjalan sesuai aturan dan PT. Timah memang memiliki izin, tapi kaidah dan aturan tetap harus diikuti, jangan sampai masyarakat nelayan dan PT. Timah tidak ada komunikasi,” ungkapnya.
Pihaknya juga sudah sampaikan bahwa alur ekploitasi oleh teman-teman KIP ternyata sudah menyimpang dari kesepakatan, sehingga meminta kepada pihak terkait untuk berada di jalur semestinya.
“Saya sampai hari ini belum tahu adanya penolakan terhadap KIP, kalau memang ada, maka akan kita lakukan mediasi pertemuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Kebintik, Edi Ermanto menyampaikan, beberapa persoalan seperti masalah jalan dan kedangkalan pantai, yang mana untuk masalah jalan tersebut sudah lama pihaknya tunggu, tidak lain untuk kemudahan akses masyarakat.
“Kalau masalah kedangkalan pantai, memang banyak nelayan Kebintik yang mengeluh daya angkut yang terlalu jauh, tempat penimbangan atau TPI dan berharap adanya pengerukan, agar aktivitas nelayan mudah dan bisa maksimal,” jelasnya.
Disampaikannya juga, usulan pemindahan TPI, namun untuk tahun ini belum bisa dilakukan serta aktivitas KIP yang telah mengganggu alurnya nelayan.
“Terkait masalah KIP, secara perizinan dan sosialisasi, apapun bentuknya tidak ada melibatkan perangkat desa dan intinya nelayan kita ingin ada pengerukan, jadi pekerjaan lebih mudah,” ujarnya.
“Dengan kehadiran Bupati Bateng, kita ingin ada tindak lanjut untuk kesejahteraan masyarakat, serta untuk KIP harus berjalan sesuai aturan, jangan tiba-tiba masuk, tanpa ada pemberitahuan ke masyarakat, perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebintik,” pungkasnya. (Robie)
