BEKAWAN.CO.ID, KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Bangka Tengah menggelar rapat koordinasi tentang persiapan pembangunan kawasan kumuh Kurau tahun anggaran 2024.
Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, di ruang rapat VIP Pemkab Bateng, Jumat (19/05/2023).
Fani Hendra Saputra selaku Kepala Disperkimhub Bangka Tengah menyebutkan, dilakukannya rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil Desk Horizontal Learning di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada tanggal 8 sampai dengan 13 Mei 2023 lalu.
“Yang saat itu Kabupaten Gresik menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan penerapan Penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) 2023 di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Gresik,” ujarnya.
Di Kabupaten Bangka Tengah sendiri, penerapan DAK PPKT Anggaran Tahun 2024 direncanakan akan diterapkan di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat dengan urgensi memiliki total wilayah kekumuhan seluas 20,10 Hektar. Dengan penempatan berada di sempadan sungai dan sebagian merupakan Permukiman Ilegal.
Sementara itu, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan, dengan adanya PPKT ini dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Belum lagi, wilayah ini berada di lokasi yang berpotensi bahaya banjir.
“Perlu diketahui, bahwa program yang telah diusulkan ini merupakan bagian dari pemantapan yang telah dilakukan secara bertahap dari Desa Kurau dan Desa Kurau Barat,” jelasnya.
“Semoga ini bisa kita wujudkan dan kita benahi dulu, agar Kurau Barat dan Kurau (Timur) ini lebih representatif. Saya harap semua pihak terkait yang hadir dalam rakor ini bisa membantu kami pada program ini. Kita berusaha membangun rumah ini dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, beserta seluruh elemen dan dinas terkait tersebut,” lanjutnya.
Fani yang juga bertindak selaku moderator pada kesempatan tersebut, meminta setiap dinas terkait dapat memaparkan masukan dan tanggapan terkait pengajuan program DAK PPKT untuk Anggaran Tahun 2024 ini.
“Sesuai kesimpulan dan rangkuman yang disampaikan Bapak Bupati tadi, kami harap setiap teknis OPD, Kepala Desa, BWS dan BPPW dapat berkolaborasi dan mengakomodir saran kami. Guna persiapan paparan Bupati pada paparan DAK PPKT Tahap 1 di bulan Juni mendatang, harap setiap OPD teknis bisa menyampaikan bahan paling lambat 23 Mei 2023 ke Disperkimhub dan Bappelitbangda Bangka Tengah,” terangnya.
Pihak yang diundang dalam rakor ini antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bangka Tengah, pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Babel, Balai Wilayah Sungai (BWS) Babel, perwakilan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Babel, perwakilan Kantor Pertanahan Bateng, Bapelitbangda Provinsi Babel, DPUPR Provinsi Babel, Bapelitbangda Bateng, DPUTRP Bateng, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala DLH Bateng, Kepala Dinas Perikanan Bateng, dan perwakilan Desa Kurau dan Desa Kurau Barat. (*)
