BEKAWAN.CO.ID, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus mempersiapkan arah pembangunan daerah tahun 2026. Pada Senin (21/7/2025), Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bangka Tengah di Gedung DPRD setempat.
Dalam pidatonya, Efrianda menekankan pentingnya perencanaan yang terarah demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 disusun sebagai acuan strategis dalam penyusunan APBD Bangka Tengah tahun mendatang.
“Peningkatan nilai tambah komoditas atau potensi unggulan serta kesejahteraan sosial menjadi fokus utama, yang akan menjadi landasan kebijakan dan langkah strategis pemerintah daerah pada tahun 2026,” ujar Efrianda.
Lebih lanjut, Efrianda menyampaikan tiga prioritas utama pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan, yakni:
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan.
Mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas.
Untuk mendukung ketiga prioritas tersebut, Efrianda juga menguraikan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, di antaranya:
Peningkatan produktivitas KUMKM dan mendorong pertumbuhan investasi.
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan tangkap maupun budidaya.
Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan daerah.
Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama dengan pendekatan promotif dan preventif.
Penguatan keterampilan vokasional, penguasaan IPTEK, serta pengembangan kreativitas dan inovasi.
Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan sejak usia dini.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Perbaikan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kesejahteraan sosial sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan.
Efrianda juga menyinggung target indikator makro pembangunan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang akan dicapai Kabupaten Bangka Tengah pada 2026.
“Kami menetapkan indikator-indikator strategis sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM,” tuturnya.
Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, ringkasan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah juga disampaikan dalam nota KUA dan PPAS. Efrianda menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan provinsi, serta aspirasi masyarakat Bangka Tengah.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan APBD 2026, yang selanjutnya akan dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mencapai kesepakatan bersama. (Rp)
