BEKAWAN.CO.ID, PANGKALPINANG – Rencana rotasi besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai memicu keresahan di kalangan pegawai. Kebijakan yang dikabarkan menyasar hingga level staf dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu itu pun menuai berbagai sorotan dan spekulasi.
Sejumlah ASN mengaku telah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga menjadi bagian dari skema penempatan ulang pegawai. Namun, proses tersebut disebut berlangsung tanpa adanya komunikasi maupun penjelasan resmi kepada para pegawai terdampak.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya nuansa politik dalam kebijakan birokrasi pasca kontestasi politik daerah. Beberapa ASN menilai, rotasi tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi ataupun evaluasi kinerja, melainkan diduga dipengaruhi faktor kedekatan dan preferensi politik tertentu.
Salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah rekan kerja telah menerima SPK dengan masa berlaku hingga akhir tahun, tanpa ada pembahasan sebelumnya.
“Dalam waktu dekat kemungkinan akan banyak rotasi. Kami sudah menerima SPK yang menurut kami tidak sesuai aturan. Tidak ada komunikasi sebelumnya, tiba-tiba diterbitkan dan berlaku sampai akhir tahun. Jujur saja, kami merasakan nuansanya sangat politis,” ungkapnya, Rabu (10/6).
Menurutnya, penempatan ASN seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan profesionalitas kerja, bukan karena faktor suka atau tidak suka secara politik.
Keluhan serupa juga disampaikan ASN lainnya. Ia menyebut sejumlah pegawai dikabarkan akan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari domisili dan keluarga mereka. Kondisi tersebut dinilai semakin menambah keresahan di lingkungan birokrasi.
“Kami masuk ASN melalui proses seleksi resmi dan terbuka. Tidak ada orang dalam, kami lulus murni karena hasil tes. Selama ini kami bekerja profesional dan loyal. Kalau akhirnya dipindahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan karena alasan di luar kinerja, tentu sangat menyakitkan,” ujarnya.
Ia berharap para pengambil kebijakan dapat bertindak bijak dan tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.
“Kami hanya berharap jangan ada kezaliman dalam birokrasi. Jabatan itu sementara, tetapi dampak keputusan terhadap kehidupan pegawai dan keluarga sangat besar,” tambahnya.
Di tengah isu yang berkembang, dugaan adanya “pembersihan politik” di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Babel pun mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN. Sejumlah pihak menilai, apabila rotasi benar dilakukan dengan motif politik, maka hal tersebut dapat mencederai prinsip netralitas ASN yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Menanggapi informasi tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait kabar rotasi besar-besaran tersebut.
“Saya baru sekitar satu minggu menjabat sebagai Plh BKPSDMD, sehingga belum mengetahui informasi itu. Namun akan saya cek terlebih dahulu dan melihat datanya. Jika memang ada, nanti akan kami sampaikan kembali,” katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan rotasi hingga menyentuh pegawai pada level staf paling rendah, Dora belum memberikan penjelasan lebih lanjut
“Hmmm,” jawabnya singkat. (BKW)
