BEKAWAN.CO.ID, SUNGAILIAT – DPRD Kabupaten menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi,S.IP dan dihadiri oleh Pj.Bupati Bangka Isnaini, S.Tr., S.H., M.M, wakil ketua I DPRD Hendra Yunus,SE, segenap FORKOPIMDA, Kepala Dinas,kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita, dan Insan Pers serta para undangan lainnya pada Kamis 27 Maret 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi,S.IP dalam sambutannya mengatakan agenda hari ini, yaitu Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2024 mempedomani peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mejalankan ketentuan pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya.
“Penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD dilakukan setiap satu kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ bupati merupakan laporan hasil kinerja pemerintah daerah yang memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja, termasuk hasil pelaksanaan kebijakan dan program. pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun,” jelas Jumadi.
Jumadi mengemukakan, DPRD selaku wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan, berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan memperhatikan capaian kinerja program/kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
“Pembahasan terhadap LKPJ Bupati tahun 2024 nanti akan dilaksanakan bersama organisasi perangkat daerah untuk menggali dan mendapatkan informasi yang akurat dan transparan, sehingga hasil pembahasan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi DPRD,” tegas Jumadi.
Untuk itu, kata Jumadi, pihaknya mengharapkan kerja sama yang saling membangun dari seluruh organisasi perangkat daerah. dalam membahas LKPJ bupati bangka tahun 2024.
“Kedepan, Kami sama- sama berharap sinergi dan kolaborasi antara DPRD, bupati, dan perangkat daerah berkembang semakin baik sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan di kabupaten Bangka,” harap Jumadi.
Sementara itu, Pj Bupati Bangka, Isnaini, S.Tr., S.H., M.M dalam sambutannya mengatakan, LKPJ bupati bangka tahun 2024 disusun sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menyampaikan laporan pelaksanaan program pemerintah daerah selama satu tahun kepada DPRD kabupaten bangka sebagai perwakilan
masyarakat.
“Kami berharap LKPJ ini juga menjadi upaya mewujudkan pemerintahan yang Efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip good governance. Apalagi, ruang lingkup penyusunan LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk capaian program dan kegiatan sesuai rkpd 2024, permasalahan serta upaya penyelesaiannya,” kata Isnaini.
Selain itu, Ia mengatakan, LKPJ juga memuat kebijakan strategis kepala daerah, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
“Pemerintah kabupaten bangka mengakhiri periode perencanaan jangka menengahnya pada tahun 2023, seiring berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2019-2023,” ujarnya.
Berdasarkan undang- undang nomor 10 tahun 2016, pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dijadwalkan pada 2024, yang mengakibatkan kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati Adapun Pendapatan daerah kabupaten bangka tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.274.764.121.612,00 Dan terealisasi sebesar Rp. 1.268.251.880.404,22.
Sedangkan jumlah belanja daerah kabupaten bangka tercantum dalam APBD perubahan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.306.830.603.673,48 Dan terealisasi sebesar Rp.1.258.221.056.830,05 Meskipun realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi APBD kabupaten bangka tahun 2024 tidak sampai mengalami defisit.
“Namun demikian, kekurangan pendapatan dapat ditutupi dengan pembiayaan daerah dari target sebesar Rp 32.066.482.061,48 Dapat terealisasi sebesar Rp. 33.884.075.741,48, Dengan demikian pada akhir tahun anggaran 2024 masih terdapat silpa (unaudited) sebesar Rp 43.914.899.315,65
Secara umum, APBD tahun 2024 dapat dikatakan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan indeks pembangunan manusia kabupaten bangka tahun 2024 meningkat yang mencapai 74,66.
Peningkatan ini merupakan yang tertinggi di antarakabupaten/kota di provinsi kepulauan bangka belitung,” jelasnya. (sas/adv)
