BEKAWAN.CO.ID, PANGKALPINANG — Wacana nasional terkait rencana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara tegas menyatakan sikap menolak gagasan tersebut dan menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
DPD GAMKI Babel menilai, upaya menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian.
Menurut organisasi kepemudaan tersebut, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil reformasi yang telah dirancang untuk menjaga independensi, integritas, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara.
Ketua DPD GAMKI Babel, Dedy Purba, menyampaikan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berisiko membuka ruang intervensi politik, terutama dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ia menegaskan, independensi Polri merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan supremasi hukum yang adil dan berkeadilan.
“Reformasi telah menempatkan Polri sebagai alat negara, dan itu sudah tepat. Prinsip ini harus kita jaga bersama agar Polri tetap profesional dan tidak mudah diintervensi kepentingan politik,” ujar Dedy.
Lebih lanjut, DPD GAMKI Babel berpandangan bahwa pembentukan kementerian khusus untuk kepolisian tidak diperlukan.
Menurut Dedy, rantai komando Polri yang langsung berada di bawah Presiden justru menjadi mekanisme paling efektif dalam menjaga soliditas, kecepaduan, serta kecepatan pengambilan keputusan strategis di tubuh kepolisian.
“Meski demikian, GAMKI Babel juga menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan internal di tubuh Polri,” jelasnya.
Organisasi ini mendorong adanya perbaikan fundamental pada kultur pelayanan kepolisian, mengingat masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi demi meningkatkan kepercayaan publik.
DPD GAMKI Babel berharap Polri terus berbenah dan memperkuat orientasi pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberadaan institusi kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya dalam menjaga keutuhan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat secara luas. (*)
