BEKAWAN.CO.ID, KOBA – Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus, menyoroti rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai merugikan petani. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan DPRD dalam proses penetapan harga TBS di daerah.
Batianus mengatakan, selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam penentuan harga TBS yang ditetapkan di tingkat provinsi. Menurutnya, keterlibatan DPRD penting agar lembaganya memiliki dasar dalam melakukan pengawasan terhadap harga di lapangan.
“Selama ini kami tidak dilibatkan dalam penetapan harga TBS oleh provinsi. Ke depan kami berharap DPRD bisa ikut dilibatkan dalam penetapan harga beli TBS di seluruh wilayah Bangka Tengah,” ujar Batianus, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, harga yang ditetapkan nantinya dapat menjadi acuan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan, termasuk saat berkoordinasi dengan pihak terkait dan media.
“Dengan adanya patokan harga, kami bisa lebih maksimal melakukan pengawasan di lapangan bersama pihak terkait, termasuk rekan-rekan media,” jelasnya.
Batianus menilai persoalan rendahnya harga TBS bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kondisi tersebut terus berulang dan kerap terjadi setelah momentum hari besar keagamaan, seperti Idulfitri.
Karena itu, usai Lebaran nanti pihaknya berencana memperkuat pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Apkasindo, mahasiswa, hingga pemerintah daerah.
“Setelah Lebaran nanti kami akan bekerja sama dengan Apkasindo, mahasiswa, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan,” katanya.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong petani memperoleh harga TBS yang lebih layak, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Harapannya petani mendapatkan harga yang layak, sementara perusahaan juga tetap memperoleh keuntungan sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
