Oleh: AHMADI SOFYAN
Penulis Buku/Pemerhati Sosial Budaya
M. Arub – Menjadi Bupati Bangka disaat usia belum memasuki 30 tahun (termuda di Indonesia saat itu) dan dipercaya memimpin 2 periode. Lalu menjadi Walikota Pangkalpinang 2 periode dan selanjutnya Wakil Gubernur & Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebuah capaian luar biasa dan mencatat sejarah dari seorang anak kampoeng nun jauh di pelosok, Desa Kayu Arang.
BICARA tentang kesuksesan seorang anak pelosok dari Pulau Bangka dalam birokrasi pemerintahan dan politik, tidak akan pernah lepas dari nama H. Muhammad Arub, SH. bin H. Soleh. Sosok anak kampung kelahiran Desa Kayu Arang Kabupaten Bangka Barat dari Pasangan H. Soleh dan Pinot. Arub mengawali pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) di Desa Penyampak dan hidup bersama sang Nenek dari pihak Ibu. Pada sore hari, M. Arub sekolah di madrasah untuk pendidikan agamanya sejak dini.
Ayah dari M. Arub adalah seorang Gegading (Lurah) yang dipilih oleh rakyat Desa Kayuarang pada tahun 1931 dan M. Arub adalah anak satu-satunya. Masa kecil M. Arub tidak lepas dari sungai, karena memang Desa Kayuarang memiliki sungai yang sangat besar. Selesai menamatkan kelas 3 SR di Penyampak, M. Arub melanjutkan pendidikannya di Pangkalpinang. Setamat dari SR, Arub melanjutkan pendidikan di SMEP Pangkalpinang.
Selanjutnya setelah menamatkan SMEP, Arub merantau ke Palembang. Selama di Palembang, Arub menumpang di rumah Mak Cik Irawadi di Sungaitawar, yang tak jauh dari Sungai Musi. Di Palembang, Arub menempuh pendidikan SMA Taman Siswa. Namun di Palembang, Arub hanya sampai kelas 1, selanjutnya ia merantau ke Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan SMA di Kota Pendidikan tersebut.
Setelah menamatkan SMA, M. Arub juga menempuh kuliah di UGM, Fakultas Hukum. Selama kuliah, Arub cukup aktif dalam berbagai organisasi, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Setelah menyelesaikan kuliah, Arub pulang kampung dan mengabdi sebagai pegawai harian rendahan di Pemda Bangka yang bertugas di Yayasan Pendidikan Rakyat Bangka (YPRB).
Dari Pegawai Rendah Menjadi Sekda Bangka
M. Arub yang telah bertitel SH (Sarjana Hukum), kemudian diangkat menjadi Pegawai Daerah pada Mei 1964. Kemudian Arub dipercaya menjadi Kepala Bagian Personalia Pemda Kabupaten Bangka. Gelar sarjana di Bangka kala itu sangatlah minim, ternyata cukup mempengaruhi jabatan M. Arub untuk meraih posisi yang bergengsi. Banyak putra Bangka pada waktu itu yang sudah menjadi sarjana lebih memilih bekerja di luar Bangka.
Arub yang memilih ingin dekat dengan kedua orangtua, memilih Bangka sebagai tempatnya mengabdi. Buah dari loyalitas dan kinerjanya, bujangan ini pada tanggal 24 Maret 1965 diangkap menjadi Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Sebuah jabatan yang sangat bergengsi. Pada tanggal 1 Agustus 1965, barulah Arub resmi diangkat menjadi Sekda Kabupaten Bangka.
Loyalitas dan kinerja yang sangat baik dan tak pernah neko-neko itulah akhirnya ia mulai populer dikalangan pemerintah dan masyarakat Pulau Bangka. Sebab, posisi Sekda saat itu adalah orang nomor 2 setelah Bupati. Saat itu Bupati dijabat oleh Putra Bangka juga, Mayor Sjafrie Rachman. Saat menjadi Sekda inilah M. Arub meminang dan menikahi putri Mentok, bernama Yang Zubaidah, pada tangal 11 Juli 1965.
Bupati dan Walikota, Buah dari Ketekunan dan Loyalitas
Akibat Sabotase PKI, Kapal KM BT 32 menuju Palembang yang ditumpangi oleh Bupati Bangka, Mayor Sjafrie Rachman terbakar dan mengakibatkan sang Bupati meninggal dunia. Meninggalnya Mayor Sjafrie Rachman yang sosoknya sangat dibenci oleh PKI membuat kosong kursi Bupati Bangka. Sambil menunggu Bupati terpilih, Arub sebagai Sekda melaksanakan tugas Bupati Bangka. Arub mengajuk Patih Samanhudi menjadi Bupati Bangka menggantikan Mayor Sjafrie Rachman. Namun demo masyarakat meminta Arub untuk menjadi calon Bupati. Selain dari berbagai kalangan, permintaan Arub untuk mencalonkan sebagai Bupati Bangka juga dilakukan oleh para partai politik. Beberapa tokoh partai yang juga Anggota Dewan meminta Arub bersedia maju sebagai Calon Bupati antara lain: Musa Rauf (PNI), H. Mohd. Ali Mustafa (NU), M.S. Arief (IPKI), Amung Tjandra (Partai Katholik) dan Zulkifli (PSII).
Proses pemilihan Bupati pada saat itu berlangsung dalam sidang DPRD-GR. Ada 2 calon yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri, yakni Dailami Hasan yang diajukan oleh Sekber Golkar. Sekber Golkar kala itu tidak menyetujui M. Arub, sebab usianya masih terlalu muda, yakni belum genap 30 tahun. Sedangkan Dailami Hasan berusia 50 tahun. Dalam sidang DPRD-GR, Dailami Hasan memperoleh 11 suara dan M. Arub memperoleh 7 suara. Selanjutnya oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Asnawi Mangkualam, meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan.
Selanjutnya, pada bulan Agustus 1967, hasil keputusan Menteri Dalam Negeri ternyata memutuskan M. Arub, SH. menjadi Bupati Bangka periode 1967 — 1972. Pada pelantikan Bupati, Arub paling menonjol diantara banyak hadirin yang hadir, sebab dirinya bertubuh kecil, apalagi usianya yang masih belum genap 30 tahun. Konon, M. Arub adalah Bupati termuda di Indonesia. Wakil Gubernur Sumatera Selatan melantik M. Arub dengan menyematkan tanda jabatan dipundak kecil sang Bupati. Pada periode pertama ini, Kantor Pemerintah Kabupaten Bangka dari Pangkalpinang dipindahkan ke Sungailiat, tepatnya pada Mei 1971 yang langsung diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto. Karena kinerja dan loyalitasnya sangat tinggi, akhirnya pada periode berikutnya M. Arub kembali diangkat menjadi Bupati Bangka periode kedua (1973 — 1978).
Selesai menjabat Bupati Bangka 2 periode, dengan kinerja yang baik dan nama yang baik pula, membuat Arub terpilih menjadi Walikota Pangkalpinang periode 1978 — 1983) dan dilantik pada tanggal 24 Juli 1978. Selesai menjabat periode pertama menjadi Walikota, kembali Arub terpilih pada periode kedua (1983 — 1988). Tentunya ini suatu karier yang sangat luar biasa dan susah dilawan atau disamakan. Usia yang masih tergolong muda dengan karier yang luar biasa serta sangat membanggakan. Inilah perjalanan karier anak pelosok dari Desa Kayuarang bernama M. Arub.
Bupati Memberhentikan Ayah-nya sebagai Lurah
Sejak kecil, saya (Penulis) mengenal M. Arub walau tidak begitu banyak tahu, sebab masih sangat beliau. M. Arub adalah sahabat dan juga keluarga dari paman saya bernama H. Supron Azhari dan Yang Artuwina (yang masih keluarga dengan isteri M. Arub, Yang Zubaidah). M. Arub dan isteri kerapkali mampir ke kediaman kakek saya yang sekarang rumah orangtua saya di Desa Kemuja. Suatu saat, saya bersama sahabat M. Arub, Amung Tjandra (mantan Anggota DPRD-GR Kabupaten Bangka) silaturrahim ke kediaman M. Arub di Palembang.
Mengetahui saya adalah keponakan dari H. Supron Azhari, M. Arub dan isteri langsung memeluk saya dan dengan penuh kekeluargaan beliau meminta saya menginap dikediamannya. Namun karena merasa tidak enak hati, sebab merasa baru pertama kali silaturrahim, tawaran itu saya tolak. Nampak kekecewaan dari wajah M. Arub dan isteri. Selanjutnya kami sering telponan dan atau sekedar kirim WA. Kala itu pendengaran M. Arub sudah tidak bagus lagi, sehingga ibu Yang Zubaidah-lah yang lebih banyak berkomunikasi. Beberapa kali saya pun bertemu dengan M. Arub dan isteri kalau beliau pulang ke Bangka. Bahkan saat saya meluncurkan buku yang saya tulis “Amung Tjandra Sang Inspirator”, M. Arub dan isteri pun datang menghadiri.
Suatu hari, iseng saya tanya kepada M. Arub: “Pak, benar nggak sih, bahwa surat pertama yang bapak tandatangani saat menjadi Bupati Bangka adalah memberhentikan ayah Bapak, Haji Soleh menjadi Lurah?” Pertanyaan itu membuat M. Arub kaget dan langsung tertawa terkekeh-kekeh.
Selanjutnya beliau menjawab: “Kamu kok tahu yaa?”. Lantas beliau menambahkan: “Iyalah, karena saya merasa Bapak sudah lama juga jadi Lurah, terus saya saat itu jadi Bupati, masak nanti saya berkunjung ke kampung, Bapak kan sebagai Lurah harus menyambut. Terus kalau saya ngumpulin para Lurah dan memberikan arahan atau marahin mereka, disana ada Bapak saya, kan nggak enak. Jadi saya minta Bapak saya berkenan untuk diberhentikan” tegas M. Arub terkekeh-kekeh…… (BERSAMBUNG…)
