Pendataan dan Inventarisasi Aset, Langkah Preventif Maraknya Isu Tanah di Bangka Tengah

0
Share

BEKAWAN.CO.ID, KOBA – Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Tengah menggelar Sosialisasi Inventarisasi Badan Milik Daerah dan Penandatanganan Pakta Integritas Pemanfaatan Badan Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yang bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Bateng, Rabu (31/05/2023).

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PERMEMNDAGRI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Membuka acara, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman dalam sambutannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari inventarisasi kegiatan ini untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui jumlah, nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya agar semua badan milik daerah dapat terdata dengan baik, dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan badan milik daerah.

“Barang milik daerah yang dibeli dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah perlu dikelola dengan baik, tertib, efektif dan efisien serta optimal. Hal ni dimaksudkan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Algafry.

Karenanya, pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara profesional dan akuntabel melalui tata usaha pengelolaan barang yang meliputi pembukuan invetarisasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai dengan baik.

“Jadi, seluruh OPD dan jajarannya dan Kepala Kuasa Pengguna Barang beserta jajarannya, terhitung mulai hari ini agar melaksanakan inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah secara menyeluruh dan bertanggung jawab sesuai petunjuk yang telah ditetapkan,” jelas Algafry.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Tengah, Cherlini mengatakan jika pengelolaan barang dan aset daerah ini harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Kemudian, harus sesuai dengan fungsinya karena akn berkaitan penyampaian laporan keuangan yang akuntabel.

Dengan maraknya isu tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diakui, maka pemerintah melakukan langkah preventif seperti mendata dan inventarisasi keberadaan aset barang milik daerah.

“Untuk itu, melalui kegiatan ini, kita undang pemangku-pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ini supaya mereka paham dan mengerti bagaimana cara pengelolaan inventarisasi,” jelas Cherlini.

Ia berharap kedepannya dengan adanya inventarisasi ini, bisa mendapatkan data aset tanah yang benar-benar riil adanya.

“Letaknya di mana, status barangnya seperti apa kemudian apakah sudah rusak atau masih bagus, ini dilakukan agar aset-aset yang ada dapat terjaga dengan baik,” pungkas Kepala BPKAD Bangka Tengah.

Selain dilakukan sosialisasi serta penandatanganan pakta integritas, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga turut menghibahkan aset Pemkab berupa tanah seluas 5.511 m² kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

“Aset kita (Pemkab Bateng-red) berupa tanah ini dihibahkan untuk pembangunan gedung BNN. Insyaallah kedepan, kita punya fasilitas gedung BNN di Bangka Tengah,” tutup Orang Nomor Satu di Bangka Tengah.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Kepala BNN Provinsi Kepulauan Babel, Kepala BNN Pangkalpinang, para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bateng, Direktur UPTD RSUD Drs. H. Abu Hanifah, Direktur UPTD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M., Camat se-Kabupaten Bateng, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bateng, dan Kepala Sekolah TK/SD/SMP se-Kabupaten Bateng.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *