Pangkalpinang, Bekawan – Keren, itulah mungkin kata yang tepat disematkan kepada aktivis Provinsi Bangka Belitung (Babel) satu ini, Muhammad Nasir.
Betapa tidak, pasca beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 tingkat sekolah menengah atas (SMA), kini pria yang kerap di sapa ‘Guru Nasir’ ini memiliki ide baru untuk mensukseskan penyelenggaraan dunia pendidikan di kota itu.
“Jadi begini, melihat fenomena sulitnya anak-anak kita bersekolah di SMA negeri karena hanya ada empat SMA negeri, maka saya terpikir apakah saya hibahkan lahan saya yang ada di Kota Pangkalpinang untuk dibangunkan SMA negeri yang baru,” ujar Guru Nasir kepada Bekawan.co.id, Sabtu (5/8/2023).
Lebih lanjut ia menuturkan, dirinya memiliki lima hektar lahan yang terletak di Kecamatan Bukit Intan dan berada di pusat kota.
Ia tak keberatan apabila lahan tersebut dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan.
“Dalam pikiran saya, apa saya hibahkan lahan seluas satu hektar untuk dibangunkan sekolah yang baru, agar tidak ada lagi fenomena seperti tahun ini, anak-anak kesulitan mau masuk sekolah negeri karena sudah penuh,” ungkapnya.
Pria paruh baya ini pun berencana mematangkan idenya kepada rekan-rekan aktivis lainnya, apabila ide tersebut dapat menjadi solusi bagi dunia pendidikan di kota kelahirannya, ia siap melaksanakannya.
“Kita berusaha untuk tidak hanya mengkritik, mengkoreksi namun juga memberikan solusi. Karena dunia pendidikan adalah hal penting untuk keberlangsungan generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Seperti diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung pada tahun ini menuai kritik keras.
Tak sedikit, kalangan orang tua di ibukota provinsi penghasil timah ini mengeluhkan sulitnya anak mereka masuk ke SMA negeri di kota itu.
Menyikapi kondisi tersebut sejumlah aktivis sosial masyarakat di kota itu ‘turun gunung’ menyuarakan aspirasi, termasuk Guru Nasir, aktivis yang dikenal getol menyuarakan kritikan kepada pemerintahan setempat.
Para aktivis dan sejumlah warga masyarakat yang peduli terhadap kondisi itu bahkan membentuk sebuah wadah yang mereka namakan Aliansi Masyarakat Terzalimi (Almaster).
Tanpa kenal lelah, Almaster menggelar aksi unjuk rasa seperti di gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung maupun area komplek Kantor Gubernur Bangka Belitung.
Berbagai atribut penolakan terkait masalah sistem zonasi bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Terhadap Hasil Verifikasi Validasi Panitia PPDB” memenuhi aksi unjuk rasa yang juga diikuti sejumlah emak-emak itu, sambil para aktivis bergantian berorasi menyampaikan kritikan keras terhadap instansi pemerintah terkait.
Sejumlah pejabat pemerintah provinsi pun telah mengajak Almaster untuk bermusyawarah mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, meski belum sepenuhnya menjawab aspirasi Almaster.
“Masih ada 48 anak yang belum mendapatkan sekolah negeri. Kami terus berjuang,” tutup Guru Nasir. (Lew)
