BEKAWAN.CO.ID, BANGKA TENGAH – Mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2017, Dr. (HC) Hidayat Arsani, S.E angkat suara terkait ratusan karyawan perusahaan di Bangka Tengah yang di PHK pada beberapa hari yang lalu.
Diketahui, jumlah karyawan yang di PHK ini sebanyak 665 dari perusahaan CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan CV Mutiara Hijau Lestari (MHL) yang dikarenakan dilakukannya pembekuan rekening perusahaan tersebut oleh tim Kejagung RI atas penyitaan aset buntut dari TPPU komiditas timah di Bangka Belitung, dan harus mengambil kebijakan dengan melakukan PHK besar-besaran kepada seluruh karyawannya.
Panglima Hidayat Arsani sapaan akrabnya menyebutkan, pemerintah harus bertanggung jawab dan mencari solusi atas kejadian yang menimpa ratusan warga Bangka Tengah tersebut.
Hal tersebut diungkapkannya dalam siaran langsung Live Tiktok di akun pribadinya @hidayatarsani, pada Senin (20/5/2024).
“Pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal ini, karena mereka juga selama ini membayar pajak,” ucapnya.
Dia katakan, mereka semua butuh solusi, mereka sudah bayar dengan segala-galanya, jadi pemerintah harus bertanggung jawab, karena para karyawan ini juga sudah melaksanakan undang-undang perpajakan dan undang-undang ketenagakerjaan.
“Jadi, Bupati Bangka Tengah, Bapak Algafry tolong perhatikan Rakyat anda ini, jangan diam saja, temui dan kumpulkan mereka,” tegas Hidayat Arsani.
Menurutnya, pada bulan ini mereka masih kuat mereka masih ada tabungan, bulan kedua masih ada tabungan, bulan ketiga hati-hati ini sangat rawan.
“Gimana solusinya, ini rakyatmu masih butuh beras,” ucapnya.
“Saya bukan keras tapi ini adalah fakta, bahwa rakyat kita harus dilindungi oleh pemimpinnya, kalo Pangkalpinang oleh walikota, kalo kabupaten itu bupati,” terangnya.
Tidak hanya bupati saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus yang menimpa ratusan karyawan ini, tapi ini juga tugas Gubernur Bangka Belitung.
“Mudah-mudahan Bupati Algafry mendengar ini, warga sangat mengeluh kejadian ini,” pungkasnya. *
