Bekawan.co.id, Bangka Tengah – Masyarakat Desa Kurau menolak tegas adanya pembangunan toko retail skala Nasional (Indomaret/Alfamart) di Desanya.
Hal tersebut di sampaikan oleh ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Kikin Rapian pada saat jumpa dengan awak media Bangka Tengah bertempat di Cafe Ontel Kelurahan Berok Kecamatan Koba, Sabtu (14/01/2023).
“Masyarakat dan pemilik usaha toko kelontong Desa Kurau menolak pembanguan toko ritail skala nasional ini, karena akan berdampak pada usaha toko kelontong kecil dan UMKM Masyarakat,” ungkapnya
Kiki mengatakan pihaknya telah melakukan musyawarah dengan Kades Desa Kurau bersama dengan pemilik toko kelontong, Rt, Perangkat Desa, Linmas pada tanggal 01 Desember 2022 lalu.
“Keputusannya pun secara tegas dan mufakat menolak pembangunan toko ritail tersebut serta sudah di tanda tangani oleh Kades Desa Kurau Jasila, ketua BPD serta Notulen,” jelasnya.
Ia menyebutkan, bajwa dirinya mempertanyakan kenapa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah keluar, padahal masyarakat secara mufakat menolak pembangunan ini tetapi faktanya pembangunannya masih berlanjut.
“Tentunya hal ini akan sangat berdampak pada para pemilik toko kelontong, jadi kita secara tegas menolak pembangunan toko ritail skala nasional ini, apalagi Desa Kurau sudah ditetapkan sebagai sentra UMKM hasil olahan laut, di khawatirkan akan berdampak negatif bagi pedagang kecil, toko kelontong dan UMKM khususnya Desa Kurau,” jelas Kiki dengan tegas.
Ia juga menyampaikan, masyarakat Desa Kurau sekaligus pemilik toko kelontong di sekitaran pembangunan tersebut, juga menyayangkan pembangunan toko ritail besar ini.
“Kita ini cuma pedagang kecil kalau sampai toko ritail besar ini selesai di bangun, tentunya sangat besar sekali dampaknya bagi kami,” ujarnya.
Menurut mereka, konsumen mereka pun cuma masyarakat sekitar dan para pengguna jalan yang sering singgah, jadi kalau ada toko ritail besar tentunya mereka lebih memilih berbelanja disana.
“Saya mohon dan berharap kepada pak Kades ataupun para pejabat terkait, agar dihentikan saja pembangunan toko ritail besar ini, karna kami sudah mufakat serta kompak menolaknya apabila masih di lanjutkan, tentunya sama saja kalian mematikan perputaran ekonomi bagi pemilik toko kelontong dan pedagang kecil Desa Kurau,” harapnya
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangka Tengah Abdullah Randi turut menyampaikan, penolakan yang dilakukan masyarakat hal yang wajar.
“Yang tentunya, akan berdampak pada toko kelontong di daerah tersebut, karena perlu kita ketahui masyarakat sekitar membeli dagangan di toko kelontong dengan rasa kekeluargaan yang melekat dan itu tradisi kami khususnya Bangka Tengah,” ujarnya
Menurutnya, Bupati dan OPD terkait juga harus bisa memilah izin yang di berikan, karena ini sudah masuk kawasan Desa yang pastinya sangat berdampak bagi para pemilik toko kelontong dan pedagang kecil.
“Kalau di pinggiran kota seperti di Kecamatan Pangkalan Baru atau sepanjang jalan ke arah Bandara tentu tidak ada masalah, tetapi ini sudah di kawasan Desa yang pastinya dampaknya besar sekali bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.
Ia katakan, Hipmi Bangka Tengah sangat sependapat sekali dengan apa yang di keluhkan perwakilan warga, karena perputaran ekonomi maupun duit akan mematikan masyarakat setempat.
“Kita ketahui, Desa Kurau ini ditetapkan sebagai sentra UMKM dengan hasil olahan lautnya tentu dampaknya sangat terasa sekali bagi mereka, jadi sebaiknya Kades Desa Kurau, Pemerintah Daerah serta para OPD terkait, pertimbangkan lagi adanya pembangunan toko ritail besar ini,” tutup Ketua HIPMI Bangka Tengah. (Robie Permana)
