Pangkalpinang, Bekawan.co.id – Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Safrizal BA, Selasa (16/4/2024) meninjau langsung alur muara perairan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang mengalami pendangkalan dan menyulitkan kapal nelayan untuk melaut di wilayah itu.
Dikutip dari Babelprov.go.id, Pj Gubernur Babel ditemani para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kep. Babel yakni Kapolda, Danrem 045/Gaya, Danlanal, Kepala BIN Daerah, Perwakilan Kajati.
Hadir pula Kepala SAR Pangkalpinang, serta Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel.
Rombongan Pj Gubernur berangkat dari Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang menggunakan kapal boat Badan SAR menuju Perairan Jelitik.
Setelah perjalanan laut selama lebih dari dua jam, rombongan yang tiba di muara jelitik langsung disambut Pj Bupati Bangka, M Haris bersama Forkopimda Pemkab Bangka.
Hadir pula para nelayan maupun organisasi nelayan setempat.
“Kami Forkopimda (Provinsi) bersama seluruh Forkopimda Pemkab Bangka bertekad (Pendangkalan muara Jelitik) untuk diperbaiki. Untuk memperbaiki ini perlu pertama, administrasi terpenuhi, jangan ada perkeliruan. Beginilah keadaannya, tertutup habis, makanya diperbaiki,” ujar Pj Gubernur Safrizal sembari melakukan peninjauan muara.
Pj Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten Bangka untuk segera melakukan pengerukan dengan melibatkan perusahaan yang sudah memiliki izin pengerukan, maupun izin menjual pasir dari hasil pengerukan.
Pj Gubernur yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, menegaskan kepada Bupati Bangka dan jajaran Forkopimdanya maupun perangkat daerah untuk tidak ragu dalam melaksanakan pengerukan, selama sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.
“Karena kedaruratan itu ada di Bupati, kami akan mengawal Bupati supaya segera memerintahkan pekerjaannya. Jangan ragu-ragu, karena semua Forkopimda kompak untuk mengawal ini. Fokus ke jalur ini jangan ke mana-mana,” tegas Pj Gubernur.
Ia juga memberikan jalan kepada pihak lain (Perusahaan) yang memiliki izin yang sama untuk dapat bergotong-royong membantu melakukan pengerukan, sekalipun yang membedakan berkenaan dengan izin menjual.
Sebab, ia mengakui jika pemerintah daerah, baik Pemprov Kep. Babel maupun Pemkab Bangka, tidak mampu untuk melakukan hal tersebut sendiri dikarenakan keterbatasan anggaran.
“Solusinya hanya pengerukan. Boleh melibatkan pihak lain, yang punya izin menjual silakan (jual), yang tidak punya izin bantu menjual pasir, kita gotong royong. Anggaran pemda tidak mampu untuk itu, sama saja menggarami lautan, yang penting keangkut saja dulu dan kebuka alur, dan nelayan terbantu, itu yang penting. Kita kerjakan dulu kedaruratan ini,” ujarnya.
“Ini tujuannya untuk kemaslahatan nelayan atau masyarakat di sini. Apakah nanti perusahaan yang mengerjakan ini kompensasi dari pasir, silakan. Bupati sesuai perda boleh mengambil pajak retribusi. Kita dengar sendiri nelayan mengeluh sudah terlalu lama. Segera jangan dilama-lamakan, masyarakat sudah dongkol ini karena kita terlalu lama. Jadi, kita kerjakan secepatnya, laporkan ke kami di provinsi kalau ada kendala-kendala,” sebutnya. (lew)
